Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto. (foto: net)

Listrik Indonesia | Komisi VII DPR RI mengaku ingin mempercepat pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di tanah air. Pasalnya, teknologi nuklir saat ini sudah generasi ke-4 yang tingkat keamanan dan keselamatannya terjamin.

“Kami di komisi VII selalu mendiskusikan banyak hal, hampir tiap hari menyangkut EBT termasuk soal nuklir. Pembangunan nuklir itu, now or never (Sekarang atau Tidak Sama Sekali). Hanya saja memang, masyarakat luas perlu sosialisasi secara tuntas. Karena persepsi masyarakat akan bahaya nuklir hanya bersifat psikologi politik,” ujar Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto dalam sebuah webinar, Selasa (13/10).

Dia mengungkapkan, pemanfaatan nuklir sebagai energi listrik tidak perlu lagi ditakuti. Terlebih, jelasnya, Uni Emirat Arab berhasil membangun PLTN generasi ke-4 padahal negara itu kaya akan minyak bumi.

“Meskipun dalam tingkat fakta, secara ektrem itu, kecelakaan lalu lintas lebih besar korbannya dari kecelakaan nuklir. Memang truma utamanya adalah nuklir ini untuk senjata, tapi untuk energi sebenarnya tidk masalah,” katanya.

Pakar Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia (HIMNI) Zaki Su'ud mengatakan, pemerintah harus secepatnya menyiapkan regulasi penggunaan nuklir di tanah air. Regulasi ini diperlukan untuk memberi kepastian terhadap investor yang berminat membangun PLTN di Indonesia.

“Jika regulasi dan hambatan tidak diatasi dengan baik, maka investor akan khawatir investasinya tidak kembali atau terganggu di tengah jalan, sehingga berdampak pada keekonomian proyek. Dengan kemajuan teknologi, terutama modular generasi 4, maka diharapkan pembangunan PLTN dipersingkat dari yang mulanya 5-7 tahun jadi 3-4 tahun. Jadi, dari sisi keekonomian bisa meningkat. Ini bisa direalisasikan 5-10 tahun ke depan," kata Zaki.

Dia mencontohkan, pembangunan PLTN di Uni Emirat Arab (UEA). UEA, katanya, membangun PLTN butuh waktu hingga 8 tahun sejak negara itu menyatakan go nuklir.