Renewable Energy ENERGY PRIMER
Trending

Sinergi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Wujudkan Pembangunan Rendah Karbon

Sinergi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Wujudkan Pembangunan Rendah Karbon
Dok. IESR

Listrik Indonesia - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) secara konsisten memperkuat komitmen, peran dan tanggung jawab bersama untuk melaksanakan transisi energi demi mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan. Berkolaborasi dengan Institute for Essential Services Reform (IESR), Pemprov Jateng menyelenggarakan kegiatan “Central Java Stakeholders’ Gathering: Transisi Energi untuk Pembangunan Daerah Rendah Karbon” untuk memaparkan perkembangan dan praktik baik yang telah dilakukan di Jawa Tengah.

Taj Yasin Maimoen, Wakil Gubernur Jawa Tengah mengatakan dalam sambutannya bahwa transisi energi penting untuk menekan emisi CO2 yang menyebabkan bencana iklim. Untuk itu, menurutnya, perlu mendorong ekonomi hijau sebagai salah satu bagian utama dari transisi energi dengan mengembangkan industri di bidang energi baru terbarukan, pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, mengembangkan proses produksi ramah lingkungan.

“Dalam pembangunan sektor energi, pemerintah Jawa Tengah telah menerbitkan Perda no. 12/2018 Tentang Rencana Umum Energi Daerah. Sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut, ditetapkan Peraturan Gubernur nomor 29 tahun 2021 yang memuat tentang petunjuk pelaksanaannya. Peraturan Gubernur tersebut menekankan pada peran serta masyarakat dalam implementasi energi baru terbarukan, contohnya peran serta masyarakat dalam pengembangan energi baru terbarukan di Jawa Tengah melalui program Desa Mandiri,” ungkap Taj Yasin. Ia menambahkan ketersediaan energi berskala masyarakat jika didukung akan mengungkit pertumbuhan ekonomi.

Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR, menambahkan kepemimpinan, inovasi daerah, dan kolaborasi menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi hijau dan transisi energi.

“Masyarakat bisa terlibat dalam mendorong transisi energi mereka dengan upaya sendiri dan dukungan dari pemerintah. Ini yang disebut dengan transisi energi gotong royong. Transisi energi membutuhkan upaya dan investasi yang besar maka kontribusi dari masyarakat juga harus diwadahi. Praktik yang selama ini dilakukan di Jawa Tengah dapat menjadi referensi di banyak daerah dalam pengembangan energi terbarukan dan mendorong pembangunan rendah karbon,” kata Fabby.

Lebih jauh, Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, Sujarwanto Dwiatmoko, menjelaskan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) selanjutnya diintegrasikan pada Rencana Aksi Pembangunan Rendah Karbon (RAPRK) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dengan demikian, RPJMD Jawa Tengah sudah memuat komitmen untuk membangun energi yang ramah lingkungan untuk mencapai tujuan kedaulatan pangan dan energi. ESDM Jawa Tengah membangun kerjasama dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuan tersebut, salah satunya dengan IESR.

“Bekerja sama dengan IESR, pada 2019, Pemprov Jateng mencanangkan tekad besar Jateng Solar Province. Sejak itu, kapasitas PLTS atap di Jawa Tengah dari 0,1 MWp di 2019 meningkat pesat menjadi 22 MWp di 2022,” ungkap Sujarwanto.

Kemajuan ini membuat dinas lainnya seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Tengah, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Jateng Petro Energi (JPEN) ikut menggandeng IESR dalam memuluskan transisi energi dan pembangunan rendah karbon di Provinsi Jateng.

Widi Hartanto, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah menuturkan limbah yang dihasilkan oleh industri maupun masyarakat dapat diolah menjadi sumber energi. Untuk itu, pihaknya bekerja sama dengan IESR di antaranya untuk melaksanakan kajian penurunan emisi melalui pengelolaan sampah dan limbah menjadi energi terbarukan, dan peningkatan kapasitas kepada pemangku kepentingan terkait penurunan emisi gas rumah kaca melalui pengelolaan sampah dan limbah, dan pemanfaatan energi terbarukan.

“Kami sudah membina program kampung iklim (Proklim), sekitar 525 Proklim yang sudah mendapat sertifikat dari KLHK dan kami coba untuk dikolaborasikan dengan Desa Mandiri Energi,” imbuh Widi.

Sebagai penyumbang 34% pertumbuhan ekonomi di Jateng, Kepala Disperindag Provinsi Jawa Tengah, M. Arif Sambodo mengakui bahwa sektor industri turut bertanggung jawab dalam menghasilkan emisi karbon. Bekerja sama dengan IESR, Disperindag tengah menyusun Peta Pengembangan Pemanfaatan Energi Terbarukan Sektor Industri dan Kawasan Industri. Tidak hanya itu, secara bersama-sama pihaknya akan menginisiasi Jejaring Kemitraan antara Industri Kecil Menengah (IKM) Logam di Jateng dengan Industri Panel Surya agar bisa menjadi bagian rantai pasok dan meningkatkan TKDN.

“Berkaitan dengan substitusi produk impor maka kita perlu meningkatkan komponen dalam negeri. Jateng mempunyai potensi logam yang sudah menjadi tier 2 sebagai penyuplai rantai pasok otomotif besar di Indonesia,” urai Arif.

PT Jateng Petro Energi melalui M. Iqbal, Direktur Utama JPEN bekerja sama dengan IESR dan mitra lainnya akan menjalankan tiga strategi besar untuk mendorong upaya transisi energi dengan tenaga matahari dan mobilitas bersih, yakni penguatan kelembagaan ekosistem, solarpreneurship atau penciptaan lapangan kerja hijau dan peningkatan kapasitas.

“Kami akan sosialisasikan PLTS untuk SKPD provinsi Jawa Tengah dan penyediaan SPKLU untuk mendukung percepatan pemanfaatan kendaraan listrik berbasis baterai,” tuturnya.

Menyoal kewenang daerah yang relatif kecil terhadap sub urusan energi terbarukan terkait transisi energi Tavip Rubiyanto, Kasubid ESDM Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I, Ditjen Bina Bangda, Kementerian Dalam Negeri, menuturkan bahwa pihaknya sedang menyusun Perpres sebagai tindak lanjut dari UU No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini dilakukan agar kewenangan pemerintah daerah dalam melaksanakan transisi energi lebih leluasa.

“Mengantisipasi dinamika pembangunan di nasional dan daerah, bisa diatur lebih lanjut dalam Perpres untuk pembagian urusannya sehingga dapat memperkuat kewenangan daerah agar bisa berperan lebih besar terhadap pencapaian target transisi energi,” jelas Tavip.

Selain pemaparan dari empat institusi tersebut, kegiatan “Central Java Stakeholders’ Gathering: Transisi Energi untuk Pembangunan Daerah Rendah Karbon” juga menyuguhkan dialog bersama Achmad Husein, Bupati Banyumas, Djoko Siswanto, Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN), Tavip Rubiyanto, Kasubid ESDM Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I, Ditjen Bina Bangda, Kementerian Dalam Negeri, M. Firdauz Muttaqin, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, dan Ignatius Iswanto Santoso, General Manager Engineering, PT Djarum OASIS Kretek Factor.

Dalam dialog tersebut, secara umum, para narasumber menggarisbawahi perlunya pelaksanaan transisi energi secara gotong royong bersama masyarakat, disertai dengan dukungan dari pemerintah daerah dengan menerbitkan peraturan daerah yang bisa menjadi dasar untuk investor dalam pengembangan energi terbarukan di daerah, penerapan pembiayaan hijau dari lembaga keuangan serta pelaksanaan praktik berkelanjutan di sektor industri dan komersial. (*)
 


Related Articles

0 Komentar

Berikan komentar anda

Back to top button