NEWS PROFILE
Trending

Politisi PKB : Klausul RUU EBT Harusnya Tak Banyak Memuat Ketenaganukliran

Politisi PKB : Klausul RUU EBT Harusnya Tak Banyak Memuat Ketenaganukliran
Dok DPR

Listrik Indonesia | Rencana Undang-undang  Energi Baru Terbarukan (RUU EBT) yang saat ini Tenga digodok dan dijadwalkan pada tahun ini akan selesai. Namun, kabarnya dalam klausul RUU EBT banyak memuat energi ketenagalistrikan hal ini yang masih diperdebatkan dalam pembahasannya.

Anggota Komisi VII DPR RI dari FPKB Ratna Juwita Sari mengatakan, dibentuknya RUU EBT merupakan upaya dalam mendorong peningkatan bauran EBT agar semakin massif sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Selain itu, Undang-undang EBT untuk memprotek dari industri EBT.

Kendati begitu, kata Ratna, dalam klausul RUU EBT banyak memuat Ketenaganukliran. Padahal, Ketenaganukliran memiliki undang-undang khusus tersendiri. Seharusnya energi terbarukan bisa lebih mendominasi dalam pasal-pasal RUU tersebut. Kalaupun masuk dalam RUU EBT, seharusnya hanya mengisi 20 persen dari asa-pasal yang tertuang.

“Karena RUU ini sudah melalui tahapan dan kajian yang cukup lama jadi kita win-win solution terkait ketenaganukliran yang masuk dalam RUU. Harusnya kita bisa lebih fokus membahas EBT,” ujar Ratna, belum lama ini.

Sejauh ini, menurutnya, Draft RUU EBT cukup mewakili kebutuhan dari industri energi terbarukan. Pasalnya, Komisi VII sendiri sudah melakukan kajian-kajian secara mendalam baik itu kunjungan kerja dan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan seluruh Asosiasi, Pengembang EBT, Praktisi, Akademi, dan Kementerian. Ia menegaskan, target perampungan RUU EBT hingga ke Paripurna tinggal melalui dua kali sidang Komisi lagi yakni sidang ke 3 dan ke 4.

“Kita juga sudah diskusi tidak kurang dari 31 lembaga akademik. Jadi kami berharap produk yang dihasilkan bisa mengakomodir segala kepentingan dan bisa memberikan kemanafaatan maksimal untuk masyarakat sehingga tidak menimbulkan pro dan kontra,” jelasnya.

Ratna tak menampik bahwa pengembangan EBT terbilang lambat, lantaran menemui sejumlah hambatan seperti kepastian regulasi dan Feed in Tariff (FiT) yang sedang ditunggu-tunggu oleh para pengembang.

“Untuk kemajuan industri EBT memang perlu Political Will, karena pengembang juga tidak mau mengambil risiko kerugian kalau tidak ada kepastian tersebut,” imbuhnya. (Cr)


Related Articles

0 Komentar

Berikan komentar anda

Back to top button