NEWS
Trending

Komisi VII Dukung Skema Government Drilling

Komisi VII Dukung Skema Government Drilling

Listrik Indonesia | Panas bumi menjadi salah satu sumber energi terbarukan yang dapat berkembang di Tanah Air dengan  segudang potensinya. Meski demikian tidaklah mudah dalam mengelaborasi energi tersebut, sehingga investasi tidak selancar yang diharapkan. Karena itu, Komisi VII mendukung program skema Government Drilling demi meningkatkan investasi panas bumi.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menyampaikan, memang betul saat ini EBT masih minim pemanfaatan khususnya Geothermal pemanfaatan dan potensi belum sebanding. Menurutnya, belum maksimalnya aturan mengenai energi terbarukan mengakibatkan lambatnya investasi di sektor tersebut. Maka, percepatan pengembangan energi baru dan terbarukan dinilai memerlukan payung hukum atau aturan yang kuat.

Indonesia saat ini sedang membutuhkan listrik tambahan 14.087 MW untuk mencapai target 23 persen pada 2025. Kemudian, sektor kelistrikan telah meningkat signifikan antara 30 hingga 40 persen dari permintaan.

“Targetnya kan 23 persen pada 2025, tapi kita menemui sejumlah tantangan. Karena itu, untuk menjawab tantangan perlu kekuatan hukum agar aksiologi pengembangan EBT juga tanpa kendala,” ucap Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Lebih lanjutnya,  Eddy menambahkan tantangan lain dalam pengembangan EBT ialah persoalan letak geografis di mana energi terbarukan tersebar di seluruh pelosok negeri, sebagian besarnya berada di daerah terpencil yang minim akses infrastruktur. “Untuk persoalan infrastruktur juga harus dipikirkan,”cetusnya.

Eddy menyebut pemanfaatan panas bumi baru 4 persen dari total potensinya. Maka perlu akselirasi berupa insentif bagi dunia usaha untuk masuk ke EBT khususnya panas bumi. Di sektor panas bumi yang paling banyak memakan biaya ialah eksplorasi di mana eksplorasi itu mempunyai risiko. Oleh karena, itu Komisi VII mendorong agar diberlakukannya skema Government Drilling.

“Untuk bisa memanfaatkan panas bumi yang paling memakan biaya itu eksplorasi. Jadi dengan program Government Drilling diharapkan mampu mengurangi risiko hulu pemboran,” terangnya.

Untuk pelaksanaan program Government Drilling, Pemerintah telah menugaskan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) menggunakan dana dari Kementerian Keuangan dan dana hibah dari Bank Dunia. Pelaksanaan program ini diatur pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62/PMK.08/2017 tanggal 12 Mei 2017 tentang Pengelolaan Dana Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi pada Perusahaan Perseroan (Persero) yakni PT Sarana Multi Infrastruktur.

Dirinya mengungkapkan bahwa data mengenai potensi panas bumi akan diperoleh salah satunya dengan mekanisme PISP (Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi). Melalui PISP, yang saat ini dikelola PT SMI, pemerintah akan melakukan Government drilling untuk mengurangi risiko ekslorasi. Dari situlah pemetaan potensi akan diperoleh untuk selanjutnya dilakukan pengembangan.
 

“Ke depannya, eksplorasi itu dilakukan oleh pemerintah atau Government Drilling, sehingga investor datang tinggal mengkuti tender untuk mendapatkan daerah-daerah yang sudah teruji memiliki potensi panas bumi di sana,” tambahnya. (Cr)


Related Articles

0 Komentar

Berikan komentar anda

Back to top button