NEWS
Trending

Erick Buka Data Awal Jabat Menteri, 159 Kasus Korupsi BUMN

Erick Buka Data Awal Jabat Menteri, 159 Kasus Korupsi BUMN
Gedung Kementerian BUMN di Jakarta [Foto: Dok. LISTRIK INDONESIA]

Listrik Indonesia - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengaku terkejut setelah menerima data banyaknya pejabat di lingkungan BUMN yang tersandung kasus korupsi.

Ketika usai dilantik sebagai Menteri akhir 2019, Erick mengungkap trerdapat 159 kasus hukum korupsi di lingkungan kementerian BUMN. Di antara kasus dimaksud terdapat 53 orang atau sepertiga di antaranya dinyatakan tersangka koruptor.

"Saat di awal bekerja, ketika membuka data kasus hukum di Kementerian BUMN, jumlahnya luar biasa banyak. Sebanyak 159 waktu itu, dan yang menjadi tersangka kurang lebih 53 orang," urai Erick di acara penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pemberantasan Korupsi dengan KPK, Selasa (2/3/2021).

Erick tidak membuka data kasus korupsi di lingkungan BUMN hari ini. Apakah lebih banyak atau telah berkurang dibanding kondisi saat awal memimpin kementerian.

Sebagai pemimpin tertinggi barisan perusahaan plat merah, Erick mengaku berpikir "terbalik". Maksudnya, daripada menyalahkan individu yang melakukan tindakan korupsi, ia memilih instropeksi dan mengkaji ulang sistem yang ada di kementerian BUMN. 

Erick meyakini melalui perbaikan sistem dan mengganti pemimpin BUMN dengan sosok berintegritas akan lebih efektif dalam meminimalisir kasus korupsi.

Di samping bekerja sama dengan KPK, Erick mengungkapkan segera mengeluarkan beberapa peraturan menteri (permen). Tujuannya mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan perusahaan BUMN. Salah satunya, Permen tentang Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diterbitkan pekan ini.

Inti isi permen tersebut, menurut Erick, kementerian yang menitipkan tugas tertentu kepada BUMN harus menandatangani surat penugasan dan secara formal mengomunikasikan hal itu kepada Kementerian BUMN.

Setelahnya, Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan akan memutuskan jika penugasan akan dilaksanakan. Dengan demikian tidak ada area abu-abu dan tumpang tindih antara penugasan dan kegiatan bisnis BUMN sebagai entitas perseroan, seperti yang selama ini terjadi.

"Jadi tidak ada grey area. Sejak awal kami bicarakan, yang kami harapkan sekarang proses bisnis, bukan project based," katanya. (RE)



 

Related Articles

0 Komentar

Berikan komentar anda

Back to top button