Menurut Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat RI, Eni Maulani Saragih, pembangunan kilang hanya sekadar wacana, sudah bertahun-tahun proyek tersebut direncanakan, tapi tidak menunjukkan adanya progres yang konkret.
Pasalnya, proyek kilang merupakan sesuatu hal yang sangat strategis untuk kepentingan nasional. “Seharusnya pemerintah tidak bermain-main dengan proyek ini. Dengan kemampuan produksi saat ini 800 ribu barel per hari. Indonesia harus mengeluarkan dana besar untuk mencukupi konsumsi BBM nasional sebesar 1,6 juta barel per hari. Dengan ini juga telah menguras devisa dan melemahkan mata uang rupiah,” ujar Eni dikutip dari keterangan tertulisnya beberapa waktu lalu di Jakarta, seperti yang dituliskan (02/08).
“Soal ketahanan energi, khususnya ketersediaan pasokan BMM (bahan bakar minyak) tapi mengabaikan pembangunan kilang minyak, itu omong kosong dan hanya ilusi belaka,” sambugnya.
Ia melanjutkan, “Selama puluhan tahun progres pembangunan kilang stagnan dan hanya berhenti pada rencana-rencana belaka. Sejak lama Pertamina mendengungkan komitmennya menaikkan kapasitas kilangnya melalui berbagai rencana pembangunan kilang minyak. Tapi selama itu pula tak pernah diwujudkan,” ungkapnya.
Di era Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla beragam regulasi sudah dikeluarkan, akan tetapi hasilnya tidak berbeda jauh, yakni pembangunan kilang hanya sebatas wacana.
“Dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 146 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak di Dalam Negeri. Saya kira sudah amat gambling, memberi arah kebijakan. Dalam Perpres tersebut pun sudah memuat skema pembangunan kilang minyak yang bisa dilakukan oleh Pertamina, tapi tetap tidak jalan,” tutur Eni.
“Oleh sebab itu, ia meminta pemerintah segera melakukan evaluasi total terhadap kebijakan tersebut. Nyatanya, selama ini ada banyak ‘ocehan’, kenapa pembangunan kilang minyak tidak segera diwujudkan? Mulai soal sulitnya pembebasan lahan, perlunya intensif baik fiskal maupun nonfiskal, serta kendala perizinan dan regulasi,” ungkapnya.
“Jika memang kendala-kendala itu yang terjadi, seharusnya Kementerian ESDM bersama Pertamina bisa segera mengambil langkah konkret untuk mendobrak jalan buntu tersebut. Saya kira ini adalah soal komitmen dan kemauan,” tutup Eni. (RG)
0 Komentar
Berikan komentar anda