NEWS
Trending

Awas, Ada Mafia Migas Bergentayangan di Daerah

Awas, Ada Mafia Migas Bergentayangan di Daerah
Ilustrasi

Listrik Indonesia | Tertangkapnya Mantan Gubernur Sumatra Selatan Alex Noerdin, dalam kasus jual-beli gas yang merugikan negara ratusan miliar rupiah, mengindikasikan bahwa mafia Minyak dan Gas (Migas) juga bergentayangan di daerah.

Sebelumnya ada beberapa Bupati dan ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dijerat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus serupa. Demikian diungkapkan oleh pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.

 

Fahmy yang juga pernah menjadi anggota Tim Anti-Mafia Migas mengatakan, boleh jadi masih banyak penguasa daerah yang belum terungkap dan tertangkap dalam kasus jual-beli gas di daerah.

 

“Ada dua sasaran yang dimanfaatkan mafia migas dalam pemburuan rente di daerah. Pertama, pemilikan 10 persen Profitability Index (PI) yang diberikan kepada Daerah penghasil Migas. Kedua, jatah bagi Pemerintah Daerah dalam menjual Migas yang dihasilkan di daerah bersangkutan,” kata Fahmy, Minggu (17/10/2021).

Lantaran tidak punya uang untuk menebus 10 persen PI, Pemerintah Daerah sering kali menggadaikan PI kepada Perusahaan Swasta, yang sesungguhnya tidak punya uang juga.

 

Menurut Fahmy, dengan PI di tangan Perusahaan Swasta itu mencarikan pinjaman di bank untuk menebus PI.

“Untuk penjualan jatah gas bumi, Perusahaan Swasta yang ditunjuk menjual kembali ke Perusahaan lain, pemilik infrastruktur pipa yang menghubungkan dari sumber gas di daerah dengan konsumen akhir,” ungkapnya.

Lanjut, Fahny bilang, Untuk kedua modus itu, Perusahaan Swasta sebenarnya berperan hanya sebagai makelar dengan modal dengkul. Namun Perusahaan Swata itu bisa leluasa berburu rente Migas di Daerah karena memanfaatkan kelemahan Tata Kelola dan memiliki kedekatan dengan penguasa pengambil keputusan di daerah.

 

“Mafia pemburu rente Migas seolah sudah menjadi coherent system yang mampu mempengaruhi penyusunan peraturan Tata Kelola migas dan mempunyai kedekatan dengan pengambil keputusan, sehingga sangat sulit untuk dibasmi hngga akar-akarnya,” ujarnya.

 

Menurut pandangannya, paling tidak ada 2 upaya yang dapat dilakukan untuk meminimkan pemburuan rente migas.

“Pertama memperbaiki tata Kelola migas dengan sangat transparan, yang siapa pun dapat mengawasi keputusan jual-beli Migas. Selain itu, penyusunan peraturan Tata Kelola tidak bias dengan kepentingan mafia migas dalam pemburuan rente," sebutnya.

 

“Kedua, menempatkan pengambil keputusan yang punya integritas dan tidak mempan dari berbagai jenis suap. Tanpa kedua upaya itu, jangan harap dapat memagari mafia migas dalam berburu rente di daerah,” imbuhnya.

 


Related Articles

0 Komentar

Berikan komentar anda

Back to top button