Wah, Ternyata Banyak Pejabat Rangkap Jabatan di BUMN

Listrik Indonesia | Baru-baru ini Ombudsman membongkar banyaknya pejabat negara yang rangkap jabatan sebagai komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

Anggota Ombudsman Alamsyah Saragih dalam konferensi pers, Minggu (28/6) mengatakan, berdasarkan data Ombudsman, pada tahun 2019 terdapat terdapat 112 komisaris BUMN yang terindikasi rangkap jabatan. Bahkan kalangan TNI dan Polri tak ketinggalan mendapat tempat sebagai komisaris di perusahaan pelat merah.

Dari data tersebut, terdapat tiga lembaga terbesar antara lain TNI 27 orang, Polri 13 orang dan Kejaksaan 12 orang. Selain itu ada pula pemerintah daerah yang menjadi komisaris BUMN sebanyak 11 orang. Dari lembaga pengawas ada 10 orang pejabat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan 4 orang pejabat BPK.

Kondisi tersebut disampaikan Alamsyah tak hanya rangkap jabatan, tetapi juga rangkap pendapatan. Total terdapat 397 komisaris di BUMN dan 167 pada anak perusahaan yang merangkap jabatan.

Disamping itu, Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane menyatkan, fenomena rangkap jabatan oleh anggota TNI-Polri aktif di posisi sipil makin menggelisahkan aparatur sipil negara. 

IPW  mengingatkan, soal rangkap jabatan ini telah diatur di UU TNI Nomor 34/2004. Misalnya di pasal  47 ayat 1 menyebutkan, prajurit TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keperajuritan.
Berkaitan dengan itu pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2017 yang melarang TNI dan Polri duduk di jabatan pimpinan tinggi (JPT) aparatur sipil negara (ASN).

"IPW berharap pejabat TNI Polri bisa taat UU. Bahwa tidak boleh merangkap jabatan di luar tugas-tugas kepolisian, apalagi jika anggota polisi itu masih jenderal aktif," tutupnya.







 
Tags
News

0 Komentar

Berikan komentar anda