Eksportir Batubara Mengusulkan Pencabutan Permendag 82 Tahun 2017

Author : listrikinfo@gmail.com Dibuat : Mar 22, 2020

Eksportir Batubara Mengusulkan Pencabutan Permendag 82 Tahun 2017

Listrik Indonesia | Menyikapi pemberitaan di beberapa media yang mengutip pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman & Investasi mengenai sikap pemerintah yang akan mencabut Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 82 Tahun 2017, yang mana peraturan tersebut antara lain mewajibkan penggunaan kapal dan asuransi nasional untuk ekspor komoditas tertentu seperti batu bara dan kelapa sawit (CPO).

APBI menyambut baik sikap pemerintah tersebut. Melalui keterangan resminya APBI, Rabu (20/3/2020) pihaknya mengapresiasi kebijakan pemerintah yang akan mencabut/membatalkan Permendag Nomor 82 Tahun 2017 yang berpotensi menghambat ekspor batu bara serta merugikan perekonomian nasional.

Namun untuk lebih memberi kepastian dan kejelasan bagi para eksportir dan juga bagi importir. Pihaknya meminta agar pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan segera menerbitkan Permendag tersebut.

APBI berpandangan Permendag Nomor 82 Tahun 2017 yang rencananya akan efektif berlaku 1 Mei 2020 terbukti telah menyebabkan keresahan dan kekhawatiran akan kelancaran ekspor batu bara hingga telah dibatalkannya beberapa pembelian impor batu bara oleh importir serta akan menimbulkan tambahan beban keuangan eksportir batu bara.

Menurutnya hal ini tidak sejalan dengan upaya pemerintah bersama segenap rakyat untuk menghadapi dampak dari penyebaran virus COVID-19 terutama upaya pemerintah dalam mendorong memberikan stimulus ekspor guna menopang perekonomian nasional yang terguncang akibat penyebaran COVID-19 tersebut.

Kebijakan yang akan mewajibkan ekspor batu bara menggunakan kapal milik perusahaan pelayaran nasional ditengah sangat terbatasnya kapasitas kapal nasional (kurang dari 2 persen volume ekspor batu bara dilayani oleh kapal nasional), akan menambah beban biaya.

Sehingga membuat harga jual batu bara FOB (free-on-board) kita menjadi tidak kompetitif dan makin tertekan. Selain itu, APBI juga mengeluhkan beban biaya akibat pelaksanaan Permendag 82/2017 atas penggunaan asuransi nasional yang telah diterapkan sejak Juli 2019 yang terbukti telah menambah beban biaya operasional atas beban biaya yang seharusnya tidak diperlukan, karena dalam skema FOB, pihak importirlah yang berkewajiban mengurus pengadaan kapal dan asuransi.

Namun demikian, APBI akan tetap mendukung pengembangan industri pelayaran nasional agar bisa lebih mengembangkan kapasitas kapal nasional guna melayani peningkatan pengangkutan batu bara terutama untuk pengadaan domestik yang terus meningkat serta untuk ekspor. (CR)


Tags : News


0 Komentar

Berikan komentar anda

Top