Didapuk Dirut BUMN, Kemana Ahok Akan Berlabuh?

Author : listrikinfo@gmail.com Dibuat : Nov 13, 2019

Didapuk Dirut BUMN, Kemana Ahok Akan Berlabuh?
Listrik Indonesia, Jakarta | Teka-teki kemana mantan gubernur DKI ini akan berlabuh masih tanda tanya. Pasalnya Basuki Tjahaja Purnama yang biasa disapa Ahok pagi tadi mendatangi kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat. Ahok bertemu langsung dengan Menteri BUMN Erick Thohir.

Menurutnya kehadirannya diminta untuk memimpin salah satu BUMN. Namun, ia belum mengetahui pasti jabatan apa yang ditawarkan.
"Intinya kita bicara soal BUMN dan saya mau dilibatkan menjadi salah satu (peringgi) BUMN. Gitu aja. Jabatannya apa BUMN mana saya nggak tahu, mesti tanya ke pak menteri. Itu aja sih," ujar Ahok di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Rabu (13/11).

Lebih jauh dia mengatakan bahwa penugasannya di BUMN dalam waktu dekat.

"Saya nggak tahu, mungkin Desember atau November saya nggak tahu. Tanya ke pak menteri. Saya cuma diajak untuk masuk ke dalam salah satu BUMN. Intinya saya bersedia untuk ditugaskan di salah satu BUMN," katanya

Seperti diketahui, Basuki Tjahaja Purnama ditawarkan untuk masuk ke badan usaha milik negara oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Ada sejumlah saran untuk Erick Thohir yang mau memasukkan Ahok ke perusahaan pelat merah.

Sementara itu, Mantan Sekretaris Menteri BUMN Said Didu menilai ada BUMN yang tidak cocok dengan gaya kepemimpinan Ahok.

"Saya hanya menyatakan ya silahkan Menteri BUMN menginginkan, bahwa Ahok ini jangan sampai ditempatkan di BUMN yang, satu, aturan good governance-nya sudah sangat ketat, kedua, BUMN yang memang harus tunduk code of conduct (kode etik) aturan-aturan internasional," katanya.

Pemimpin Umum Transportasi Indonesia ini menambahkan,  dengan gaya kepemimpinannya, Ahok tidak cocok dengan BUMN yang karakteristiknya seperti itu, misalnya adalah PT Angkas Pura I dan II, di mana pengelolaan bandara harus tunduk dengan aturan internasional. Begitu pula PT Garuda Indonesia yang harus tunduk dengan aturan penerbangan internasional. 

Hal itu, lanjut dia karena Ahok dalam tanda kutip kerap menerobos aturan, misalnya saja saat menggunakan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) untuk membangun ibu kota namun off budget, alias tidak masuk dalam APBD. Menurut dia BUMN tidak bisa dikelola seperti itu.

"Kita contoh bahwa membikin terobosan dalam tanda kutip itu di luar aturan, contohnya mengambil CSR perusahaan yang off budget untuk membangun. Nah itu di BUMN bahaya kalau gitu," ujarnya.

Nah dengan gayanya yang kerap menerobos aturan itu, dia menyarankan agar Ahok ditempatkan di BUMN yang mendapatkan banyak penugasan dari pemerintah.

"Jadi memang harus dikasih, menurut saya kalau umpamanya masuk maka yang sesuai karakter dia adalah BUMN yang bobotnya lebih banyak tugas negara kepada BUMN tersebut, lebih banyak tugas negara bukan tugas korporasi,"pungkasnya. (DH)

Tags : News
Terakhir disunting : Nov 13, 2019


0 Komentar

Berikan komentar anda

Top